Jakarta, Kabar Medsos – Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar desak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk melakukan evaluasi distribusi vaksin COVID-19 setelah ditemukan 1,1 juta dosis vaksin yang kadaluwarsa.
“Saya ingatkan agar vaksin yang diindikasikan akan kedaluwarsa terus dipelototi. Sementara yang sudah kedaluwarsa harus segera dibuang. Cek satu-satu petanya dan jumlahnya berapa di masing-masing daerah,” ujar Muhaimin, Kamis (20/1/2022).
Muhaimin juga mendesak Kemenkes agar segera melakukan evaluasi penyebab banyaknya vaksin yang belum digunakan dan akan memasuki masa kadaluwarsa.
“Saya harap ada evaluasi menyeluruh soal vaksin ini. Kok bisa sampai 1,1 juta dosis belum terpakai, malah mau kedaluwarsa. Jangan sampai ada ketimpangan dengan di luar Jawa. Ingat lho, masih banyak warga yang belum bisa vaksinasi dosis pertama dan kedua di luar Jawa,” ujar Muhaimin.
Muhaimin mendorong partisipasi aktif masyarakat agar tidak segan bertanya mengenai masa kadaluwarsa vaksin yang akan disuntikkan oleh petugas.
“Masyarakat juga perlu proaktif, tanyakan dulu status vaksinnya sebelum disuntikkan. Jaga-jaga siapa tahu petugasnya tidak perhatikan,” ujar Muhaimin.
Muhaimin mengingatkan kampanye vaksinasi “booster” memang bagus, namun dalam pelaksanaannya tidak mengenyampingkan target vaksinasi primer atau dosis pertama dan kedua bagi 70 persen populasi penduduk Indonesia.
“Kita tidak boleh mengabaikan target utama kita untuk vaksinasi 70 persen dari jumlah penduduk. Alih-alih ngurusi ‘booster’, malah banyak juga yang keteteran belum divaksin pertama dan kedua. Itu tidak bagus,” tegas Muhaimin.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, terdapat 1,1 juta dosis vaksin COVID-19 kadaluwarsa. Kebanyakan vaksin kadaluwarsa tersebut merupakan donasi gratis dari negara-negara maju.
“Vaksin yang expired (kadaluwarsa) sampai Desember (2021) ada 1,121 juta dosis. Dari jumlah itu, 1,1 juta yang expired adalah donasi gratis, 98 persen donasi gratis,” ujar Budi Gunadi.
