Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, aksi penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan digelar pada 2 Oktober, sehari setelah pelantikan anggota DPR RI.
“Kita secara total 150.000 orang di 10 kota industri, ” kata Said Iqbal.
Aksi akan dipusatkan di depan gedung DPR/MPR RI, Jakarta. Iqbal mengatakan jumlah peserta aksi yang bakal datang ke Jakarta sekitar 50.000 – 70.000 orang.
Pada hari yang sama, buruh akan menggelar aksi serentak di kota Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, Batam, Medan, dan Banjarmasin.
Tututannya adalah Cabut PP 78/2015 tentang Pengupahan, tolak upah sektor padat karya di bawah upah minimum, lawan sistem pemagangan, naikkan upah 31 persen.
Mereka akan menyuarakan sejumlah isu buruh kepada wakil rakyat.
Presiden KSPI Said Iqbal sebelumnya mengatakan, ada tiga tuntutan utama yang akan disuarakan, yakni menolak revisi UU Ketenagakerjaan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.
“Ada dua isu, kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003. Yang utama adalah iuran BPJS,” jelas Said Iqbal.
Iqbal menjelaskan, iuran baru BPJS Kesehatan dianggap akan memberatkan para buruh, terutama mereka yang bekerja di daerah-daerah dengan upah minimum di bawah Rp 2.000.000 per bulan.
Pada aksi tersebut, buruh akan mendorong DPR/MPR RI membentuk panitia khusus (pansus) membahas kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
“Tuntutan kita selain aksi kenaikan iuran, kita minta dibentuk pansus. Diperiksa itu Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Direksi BPJS. Kan sudah ada audit BPKP dan BPK, sudah, sekalian DPR bentuk pansus, biar dibongkar ini,” kata Iqbal.
“Perjuangan kaum buruh akan dilakukan secara konstitusional. Untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak demi kemanusiaan,” ujar Iqbal.
Demo Mahasiswa dan Pelajar Berakhir Ricuh
Beberapa hari ini, aksi unjuk rasa siswa di gedung DPR berakhir rusuh.
Pihak kepolisian menangkap ratusan orang yang diduga terlibat dalam kerusuhan pasca demonstrasi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 1 Oktober 2019 malam.
Penangkapan dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan jajaran polres yang berada di wilayah hukumnya.
“519 orang diamankan oleh jajaran Polda Metro Jaya dan Polres jajaran,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, melalui keterangan tertulis, Selasa (1/10/2019).
Direktorat Reserse Kriminal Umum menjadi direktorat yang paling banyak melakukan penangkapan. Total ada 163 orang yang diamankan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
Sementara Direktorat Reserse Kriminal Khusus menangkap 70 orang dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya 82 orang.
Sementara untuk level polres, Polres Metro Jakarta Barat yang paling banyak melakukan penangkapan.
“Polres Jakarta Utara sekitar 36 orang, Polres Metro Jakarta Pusat 11 orang, sedangkan Polres Metro Jakarta Barat sebanyak 157 orang,” tutur Argo.
Demonstrasi mahasiswa dan pelajar di Gedung DPR berujung ricuh di sejumlah titik. Kericuhan baru mereda pada tengah malam.
