Buruh Demo Aturan JHT, Tuntut Menaker Ida Fauziyah Dicopot

Buruh Demo Aturan JHT, Tuntut Menaker Ida Fauziyah Dicopot

Jakarta, Kabar Medsos – Ratusan buruh yang tergabung dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dicopot.

Hal itu disampaikan dalam unjuk rasa di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Rabu (16/2) pagi ini.

“Ganti menteri tenaga kerja Ida Fauziyah sekarang juga,” kata orator aksi.

Massa aksi juga menyampaikan tuntutan kedua para buruh, yaitu cabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

“Kita juga meminta, menuntut, memaksa kepada para pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin Republik Indonesia, batalkan hari ini juga diberlakukannya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022,” ujarnya.

“Mereka pikir itu uang siapa, itu uang kita, uang kamu, uang kalian, uang buruh Indonesia tapi mereka malah berupaya mengintimidasi uang kita, berupaya menguasai uang kita,” sambungnya.

Dia menegaskan bahwa buruh bukanlah kaum yang lemah dan pasti akan mengibarkan bendera perlawanan jika mengalami penindasan.

“Saya yakin kalian semua, kamu semua, kita semua kita semua buruh Indonesia pasti tidak menerima keberadaan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan Permenaker 2/2022 yang menyebutkan JHT bisa dicairkan saat memasuki usia pensiun atau 56 tahun. Syarat lainnya untuk pencairan selain 56 tahun yakni jika peserta JHT meninggal dunia atau cacat total tetap.

Peraturan itu menuai protes dari publik dan kalangan serikat buruh. Sebab, dalam aturan sebelumnya, yakni Permenaker 19/2015, JHT langsung diberikan kepada peserta yang mengundurkan diri dan dibayarkan secara tunai setelah melewati masa tunggu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan.

 

(km)

Bagikan di:

Related posts

Leave a Comment