Jakarta, Kabar Medsos – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali yang diterapkan pada 11-25 Januari tidak efektif.
Salah satu buktinya dengan terus melonjaknya kasus positif COVID-19 di sejumlah provinsi yang menerapkan PPKM.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi dalam rapat kabinet terbatas yang di gelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/1).
“PPKM tanggal 11 Januari sampai 25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi, indeks mobility-nya ada. Sehingga, di beberapa provinsi, COVID-nya masih naik,” ungkap Jokowi.
Ia menegaskan, PPKM yang diberlakukan di tengah pandemi saat ini ialah untuk membatasi mobilitas masyarakat sehingga penyebaran virus COVID-19 dapat terkendali. Tetapi, dia melihat tidak ada ketegasan dan konsistensi di lapangan.
“Sebenarnya esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, namanya saja pembatasan kegiatan masyarakat. Tetapi, yang saya lihat di implementasinya, ini kita tidak tegas dan konsisten,” ujar Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi meminta jajaran menterinya untuk turut melibatkan pakar epidemiologi dalam penyusunan kebijakan.
Jokowi juga memerintahkan para menteri mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat dengan cara yang efektif dan sederhana.
Ia juga ingin para tokoh agama dan tokoh masyarakat diikutsertakan pada sosialisasi protokol kesehatan.
Keterlibatan dan kerja sama para pakar bersama pemerintah nantinya diharapkan akan menghasilkan desain kebijakan yang lebih baik dan komprehensif.
Seperti diketahui, pemerintah memberlakukan PPKM Jawa-Bali mulai 11-25 Januari untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Kebijakan PPKM kemudian diperpanjang dari 25 Januari sampai 8 Februari 2021.
[km]
