Menaker Sebut Pencairan JHT Dikembalikan ke Permenaker 19/2015

Revisi UU JHT

Jakarta, Kabar Medsos – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sedang memproses revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) untuk mempermudah pekerja melakukan pencairan dana JHT.

“Kami sedang melakukan revisi Permenaker No. 2 Tahun 2022, insyaallah segera selesai,” kata Ida, dikutip dari laman resmi Kemnaker, Rabu (02/03/2022).

Revisi dilakukan sebagai upaya tindak lanjut dari arahan Presiden agar tata cara persyaratan dan pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT ) dipermudah.

Ida mengatakan, saat ini pihaknya aktif melakukan serap aspirasi bersama serikat pekerja/serikat buruh. Selain itu, secara intens berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Saat ini Permenaker No.2 Tahun 2022 belum berlaku efektif, karenanya pembayaran dana JHT masih dilakukan mengacu pada Permenaker No.19 Tahun 2015.

“Perlu saya sampaikan kembali bahwa permenaker lama saat ini masih berlaku dan masih menjadi dasar bagi teman-teman pekerja/buruh untuk melakukan klaim JHT. Tidak terkecuali bagi yang ter-PHK maupun mengundurkan diri, tetap dapat klaim JHT sebelum usia pensiun,” ujar Ida.

Dia menjelaskan pula bahwa pemerintah sudah menjalankan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang memberikan bantuan berupa uang tunai serta akses informasi pekerjaan dan pelatihan kerja kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.

Sehingga, para pekerja bisa mendapat manfaat dari dua program jaminan sosial ketenagakerjaan, yakni Program JHT dan JKP.

“Pekerja ter-PHK sudah ada yang mengklaim dan mendapatkan uang tunai dari program JKP,” ujar Ida.

Bagikan di:

Related posts

Leave a Comment