Mendagri Himbau Pemerintah Daerah Tingkatkan MPP

Mal Pelayanan Publik

Jakarta, Kabar Medsos – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian himbau seluruh pemerintah daerah terutama di tingkat kabupaten dan kota segera membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai tempat pelayanan publik terintegrasi.

“Yang saya temui, ada beberapa provinsi yang satu pun tidak ada Mal Pelayanan Publik (MPP). Ini sekarang kami (pemerintah) lagi dorong,” ujar Tito, Kamis (27/1/2022).

Tito mengatakan, keberadaan MPP di setiap kabupaten dan kota akan memberikan kemudahan warga dalam mengurus berbagai administrasi. Juga MPP menjadi bukti bahwa negara hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pendirian MPP di daerah-daerah merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden Ma’ruf Amin supaya masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintah.

Pendirian MPP diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 yang mewajibkan setiap kabupaten dan kota mendirikan pelayanan terpadu yang meliputi perizinan dan nonperizinan.

“Memang sudah menjadi arahan dan perintah dari Bapak Presiden dan Bapak Wapres, yang juga (kami) diberikan tugas untuk membuat Mal Pelayanan Publik menjadi betul-betul beroperasi di Indonesia,” ujar Tito.

Melalui keberadaan MPP yang menyediakan beragam pelayanan publik, maka seluruh pelayanan pemerintahan dapat diakses dengan efektif di satu tempat.

Keberadaan MPP merupakan bagian dari percepatan reformasi birokrasi dalam memberikan pelayanan yang dapat memberikan kemudahan untuk masyarakat.

“Nilai pentingnya adalah mempermudah masyarakat bahwa negara itu hadir, pelayanan mereka mudah, clear, kemudian transparan dan keterbukaan,” ujar Tito.

MPP hadir dengan mengutamakan prinsip keterpaduan, berdaya guna, akuntabilitas, aksesibilitas, dan kenyamanan diharapkan dapat memudahkan berbagai urusan masyarakat.

Bagikan di:

Related posts

Leave a Comment