Mendagri Terbitkan Aturan Pemberian THR dan Gaji ke-13

THR PNS 2022

Jakarta, Kabar Medsos – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran Nomor 900/2069/SJ tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Melalui surat edaran yang ditandatangani pada 18 April 2022, Tito selaku Mendagri meminta para gubernur dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia melakukan langkah percepatan pembayaran THR dan gaji ke-13.

Penerima THR dan gaji ke-13 yang diberikan pemerintah daerah di antaranya:

  1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon PNS yang bekerja pada instansi daerah
  2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja di instansi daerah
  3. Gubernur dan wakil gubernur
  4. Bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota
  5. Pimpinan dan anggota DPRD
  6. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
  7. Pegawai non-ASN yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD

Dalam memberikan THR dan gaji ke-13, Pemda juga perlu melakukan langkah percepatan seperti mempersiapkan dan mempercepat penetapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengenai teknis pembayaran THR dan Gaji ke-13.

Pembayaran THR diusahakan paling cepat diberikan pada 10 hari kerja sebelum Idulfitri. Sedangkan gaji ke-13 paling cepat diberikan pada Juli mendatang.

Bagi daerah yang belum cukup tersedia anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dihimbau agar segera menyediakan anggaran THR dan gaji ke-13 dengan mengoptimalkan pemanfaatan belanja gaji dan tunjangan pada APBD Tahun Anggaran 2022 atau melakukan pergeseran anggaran mendahului perubahan APBD 2022 yang bersumber dari belanja tidak terduga.

“Pengelolaan anggaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 tersebut dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah,” tulis Mendagri dalam Surat Edaran.

Gubernur juga diminta untuk melakukan monitoring terhadap penyediaan serta pembayaran THR dan gaji ke-13 di masing-masing pemerintah kabupaten/kota.

Bagikan di:

Related posts

Leave a Comment