PCR Bagi Penumpang Pesawat Diklaim YLKI Diskriminatif

test pcr di bandara

Jakarta, Kabar Medsos – Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengomentari kebijakan tes PCR yang berlaku bagi penumpang pesawat di bandara. Kebijakan tersebut dianggap diskriminatif karena memberatkan dan menyulitkan konsumen.

“Kebijakan wajib PCR bagi penumpang pesawat adalah kebijakan diskriminatif, karena memberatkan dan menyulitkan konsumen,” ujar Tulus.

“Saya kira itu kebijakan tidak tepat, mengapa? Karena untuk sektor transportasi lain tidak diterapkan PCR, bahkan tanpa tes antigen sekalipun. Misalkan sektor transportasi darat, mereka bebas berkeliaran tanpa ada tes apapun yang digunakan,” ujar Tulus dalam rekaman video, Minggu, 24 Oktober 2021.

Tulus juga memaparkan harga eceran tertinggi (HET) tes PCR di lapangan banyak diakali oleh penyedia sehingga harganya naik berkali lipat.

“HET PCR di lapangan banyak diakali oleh provider dengan istilah ‘PCR Ekspress’, yang harganya tiga kali lipat dibanding PCR yang normal. Ini karena PCR normal hasilnya terlalu lama, minimal 1×24 jam,” jelasnya lagi.

Tulus mengatakan, pemerintah telah menetapkan besaran tarif tes PCR sebesar Rp495.000, tetapi fakta di lapangan adalah besaran tersebut menjadi tarif ekonomi.

Nyatanya yang terjadi di lapangan harga tes PCR bisa berkali-kali lipat, dari Rp750.000, Rp900.000, hingga Rp1,5 juta untuk yang disebut sebagai tarif ekspres.

“Oleh karena itu, kami minta wajib PCR bagi penumpang pesawat dibatalkan saja. Diganti dengan tes antigen saya kira cukup,” imbuhnya.

Tulus menyarankan agar aturan wajib tes PCR bagi penumpang pesawat diganti menjadi tes antigen saja.

Tulus meminta agar kebijakan soal syarat penumpang pesawat terbang benar-benar ditentukan secara adil.

“Jangan sampai kebijakan tersebut kental aura bisnisnya. Ada pihak pihak tertentu yang diuntungkan,” jelas Tulus.

Bagikan di:

Related posts

Leave a Comment