PPKM Jawa-Bali Resmi Berlaku Hari ini, Berikut Aturannya

Jakarta, Kabar Medsos – Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali berlaku mulai hari ini, Senin (11/1/2021) hingga dua pekan ke depan.

PPKM ini mirip dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berlaku selama ini, namun ada beberapa ketentuan baru untuk membatasi aktivitas masyarakat.

Ketentuan ini diumumkan secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto.

PPKM Jawa-Bali yang diterapkan kali ini guna untuk menekan angka penyebaran COVID-19 yang melonjak signifikan pada bulan ini.

PPKM Jawa-Bali berlaku di seluruh daerah DKI Jakarta dan 23 kabupaten/kota yang di dalamnya termasuk wilayah berisiko tinggi penyebaran COVID-19 yakni Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten hingga Bali.

Meskipun terdapat pembatasan dalam PPKM, Airlangga menegaskan bahwa PPKM ini bukan lockdown atau larangan beraktivitas.

Bahkan tak ada sanksi yang dinyatakan secara jelas oleh Airlangga saat mengumumkan kebijakan baru ini. Sanksi sendiri berpacu pada aturan di wilayah masing-masing.

Berikut sejumlah poin terkait PPKM di Jawa-Bali tersebut:

1. Pembatasan tempat kerja perkantoran dengan menerapkan work from home (WFH) sebesar 75% dan sisanya 25%  bekerja dikantor dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat.

2. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar menggunakan sistem daring/online.

3. Sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat diperbolehkan beroperasi 100% dengan memberlakukan jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

4. Membatasi jam buka pusat perbelanjaan yang maksimal hanya diperbolehkan buka hingga pukul 19.00. Dan untuk tempat makan restoran/cafe diperbolehkan buka hingga pukul 19.00 dan hanya melayani dine in sebanyak 25% dari kapasitas asli.

5. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

6. Mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

Selain aturan PPKM di Jawa-Bali, pemerintah daerah juga diimbau untuk mengintensifkan kembali protokol kesehatan bagi masyarakat yakni penggunaan masker dengan baik dan benar, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan.

Gubernur dan bupati/wali kota diminta kembali mengoptimalkan posko satgas COVID-19 di daerah masing-masing.

Selain itu, upaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan diharapkan semua pihak melalui cara penegak hukum melibatkan aparat keamanan.

 

[km]

Bagikan di:

Related posts

Leave a Comment