Jakarta, Kabar Medsos – Presiden Joko Widodo mendorong kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia melalui strategi yang menerapkan berbagai terobosan yang disertai aksi-aksi yang serius.
Walaupun para pelaku usaha UMKM di Indonesia jumlahnya cukup besar, namun hingga kini porsi kreditnya di perbankan masih berkutat di kisaran 20 persen.
Hal ini disampaikan Presiden lewat sambutannya pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2022 dan Peluncuran Taksonomi Hijau Indonesia yang diselenggarakan virtual di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Kamis (20/01/2022).
“Target kita di tahun 2024 bisa mencapai 30 persen porsi untuk UMKM kita. Untuk bisa sampai ke angka tersebut, kita tidak bisa mengandalkan pertumbuhan alamiah saja, diperlukan strategi yang harus dijalankan dengan terobosan-terobosan dari sekarang dan diikuti oleh aksi-aksi yang serius, yang konsisten, dan berkelanjutan,” ujar Presiden.
Presiden mengatakan, akses permodalan bagi para pelaku usaha UMKM harus dipermudah dan dipercepat agar memberikan peluang yang lebih besar bagi generasi muda yang memulai usaha termasuk UMKM untuk mengembangkan usaha maupun memperbesar usahanya.
“Tidak boleh lagi ada cerita misalnya akses kredit yang sulit, akses pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor informal yang sulit, UMKM yang kesulitan mengakses permodalan, koperasi yang sulit mengakses permodalan,” ujar Pesiden.
Presiden juga mangatakan, UMKM dapat menjadi komponen penting dalam pemulihan perekonomian dan berperan mengatasi persoalan sumbatan rantai pasok akibat tingginya tren kenaikan permintaan yang belum bisa dipenuhi oleh para pemasok.
Hal tersebut terjadi akibat belum 100 persen pulihnya rantai pasok global.
“Keberhasilan UMKM bertransformasi di masa pandemi bisa menjadi modal awal yang penting untuk membawa mereka naik kelas ke tingkat, ke level yang lebih tinggi, dan menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi yang sedang kita lakukan,” ujar Presiden.
Selain itu, Presiden juga mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur masih akan terus dilanjutkan dengan reformasi di bidang manufaktur dan industri. Hilirisasi mineral dan ekspor barang-barang olahan hasil tambang pun akan terus ditingkatkan.
“Bolak-balik saya sampaikan setelah nikel akan kita setop, bauksit akan kita setop, tembaga akan kita setop, timah akan kita setop, emas akan kita setop untuk tidak diekspor dalam bentuk raw material atau bahan mentah,” kata Presiden.
Pemerintah akan terus meningkatkan pembangunan berbagai kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang diharapkan bisa menjadi sumber pertumbuhan baru, meningkatkan ekspor manufaktur, dan menciptakan nilai tambah untuk perekonomian nasional.
Kebijakan reformasi struktural juga akan terus dilanjutkan dengan berfokus pada pembangunan ekonomi berbasis lingkungan, sosial, pemerintahan, serta terus mendorong transformasi dan digitalisasi dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Saya mengharapkan dukungan dari sektor dan industri jasa keuangan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi dan menyukseskan agenda reformasi struktural tersebut,” harap Presiden.
