Presiden Jokowi Tegaskan Kejelasan Pemilu 2024

Presiden RI Jokowi

Jakarta, Kabar Medsos – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pelaksanaan Pemilu jelas akan digelar pada 14 Februari dan Pemilihan Kepala Daerah digelar pada November 2024 mendatang.

Pernyataan Jokowi ini disampaikan dalam pengantar rapat Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

“Saya kira sudah jelas semuanya sudah tahu bahwa Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024,” ujar Jokowi di Youtube Sekretariat Negara, Minggu (10/4/2022).

Jokowi meminta kepada jajaran menteri untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa jadwal Pemilu dan Pilkada serentak sudah ditetapkan.

Jokowi menegaskan hal ini agar tidak muncul spekulasi bahwasanya pemerintah tengah melakukan upaya penundaan Pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

Tahapan Pemilu akan dimulai pada pertengahan Juni 2022 mendatang sesuai dengan Undang-undang Pemilu tahapan Pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari H pelaksanaan.

“Ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan Pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden atau yang berkaitan dengan soal 3 periode,” ujar Jokowi.

Jokowi juga memastikan para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan dilantik pada Selasa, 12 April 2022.

“Segera dikejar juga penyelesaian payung hukum regulasi yang di butuhkan untuk Pemilu dan Pilkada serentak 2024,” ujar Jokowi.

Jokowi juga meminta alokasi anggaran persiapan Pemilu serentak 2024 yang diperkirakan sebesar Rp110,4 triliun segera diputuskan baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Daerah (APBD).

Jokowi mengatakan anggaran sebesar Rp110,4 triliun itu diperuntukkan bagi Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp76,6triliun. Sedangkan Rp33,8 triliun untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“KPU-nya Rp76,6 triliun dan Bawaslu Rp33,8 triliun,” ujar Jokowi.

Diketahui, isu terkait penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat.

Jokowi telah melarang anggota kabinet Indonesia Maju berbicara terkait penundaan Pemilu 2024 dan meminta para menteri untuk fokus menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.

“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan, perpanjangan,” ujar Jokowi.

Bagikan di:

Related posts

Leave a Comment