Sekitar 4.000 WNA Masuk Bali Pakai Visa on Arrival

WNA di Indonesia

Jakarta, Kabar Medsos – Kantor Wilayah Kemenkumham Bali mencatat setidaknya 4.000 WNA memanfaatkan layanan visa on arrival (VoA) untuk masuk wilayah Bali sejak 7 Maret 2022.

“Dari tanggal 7 Maret sampai dengan tanggal 24 Maret 2022 WNA yang memanfaatkan layanan VoA sebanyak 4.057 orang,” ujar Kepala Kemenkumham Bali, Jamaruli Manihuruk, Sabtu (26/3/2022).

Negara yang menggunakan VoA saat datang ke Bali adalah Australia 1.016 orang, Singapura 500 orang, Amerika 444 orang, Prancis 362 orang, Inggris 354 orang.

Selain itu, terdapat 9 warga asing yang ditolak masuk ke Bali dengan menggunakan VoA karena tidak memiliki visa atau persyaratan visa. Diantaranya adalah 1 orang Uzbekistan, 3 orang Denmark, 1 orang Mauritius, 1 orang Belgia, 1 orang Yunani, dan 2 orang Ukraina.

“Untuk WNA yang ditolak berjumlah 9 orang. Penolakan kedatangan WNA itu dari 7 Maret sampai 24 Maret 2022,” kata Jamaruli.

Penolakan dilakukan terhadap WNA yang termasuk dalam Pasal 106 Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015 atau tidak memenuhi persyaratan.

Izin Tinggal yang berasal dari Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata adalah Izin Tinggal Kunjungan dengan jangka waktu paling lama 30 hari yang dapat diperpanjang paling banyak satu kali perpanjangan untuk jangka waktu 30 hari di Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing dan tidak dapat dialihstatuskan.

Selain itu, sejak penerapan Visa On Arrival belum ada temuan WNA yang bermasalah baik itu secara administrasi maupun secara hukum.

“Sementara untuk yang tidak pakai VOA, itu biasanya sebelumnya mereka sudah ajukan visa, jadi mereka mungkin tujuannya di Bali bukan 2 bulan tapi lebih dari itu, tinggal di Indonesia dengan visa itu kan enam bulan jadi bisa diperpanjang 4 kali, sementara VOA hanya satu kali dan terbatas waktunya,” ujar Jamaruli.

Jika terdapat temuan kasus tidak hanya berupa pendeportasian, namun juga menempatkan pada suatu tempat atau tidak memperbolehkan berada di suatu tempat hingga denda bila melebihi izin tinggal.

“Pastinya kami lakukan penegakan hukum bukan hanya deportasi, tapi mengharuskan mereka berada di suatu tempat, atau beberapa tempat atau tidak boleh di tempat tertentu bukan hanya deportasi, jika overstay bisa dikenakan denda,” ujarnya.

Bagikan di:

Related posts

Leave a Comment