UU HPP Lakukan Perubahan Ketentuan Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak

ditjen pajak

Jakarta, Kabar Medsos – Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan, besaran sanksi administrasi dalam Pasal 13 ayat (3) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) diubah. Perubahan tersebut tertuang dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

“Sanksi administratif berupa kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari hasil pemeriksaan diturunkan,” ujar DJP dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 13 Oktober 2021.

Sanksi Administratif dikenakan jika SPT tidak disampaikan setelah ditegur. PPN dan PPnBM tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%, dan kewajiban pembukuan atau pencatatan saat pemeriksaan tidak dipenuhi, maka pengenaan sanksi dalam SKPKB berubah sebagaimana tercantum dalam UU HPP.

Saat hal itu terjadi, sebelum UU HPP, maka salah satu sanksi yang dikenakan adalah sebesar 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak.

Namun setelah UU HPP, maka sanksi disesuaikan yakni sebesar bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung berdasarkan suku bunga acuan per bulan ditambah 20%, dari Pajak Penghasilan (PPh) yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak.

Berikut merupaka rincian sanksi dalam SKPKB:

1. Sebelum UU HPP: kenaikan 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak.

Setelah UU HPP: bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung berdasarkan suku bunga acuan per bulan ditambah 20 persen, dari Pajak Penghasilan (PPh) yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak.

2. Sebelum UU HPP: kenaikan 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor.

Setelah UU HPP: bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung berdasarkan suku bunga acuan per bulan ditambah 20%, dari PPh yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut.

3. Sebelum UU HPP: kenaikan 100% dari PPh yang dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor.

Setelah UU HPP: kenaikan 75% dari PPh yang dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor.

4. Sebelum UU HPP: kenaikan 100% dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar.

Setelah UU HPP: kenaikan 75% dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar.

Bagikan di:

Related posts

Leave a Comment